Gaji UMR / UMK 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh (Update 2026)

Informasi kisaran gaji UMR UMK untuk semua kota dan kabupaten di area provinsi Aceh (Nangroe Aceh Darusalam / NAD)

Kalau kamu mendapat tawaran kerja di wilayah ujung barat Indonesia, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), ada satu fakta menarik yang wajib kamu tahu: standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh adalah salah satu yang tertinggi di Pulau Sumatera, bahkan sering kali mengalahkan Sumatera Utara dan Riau.

Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam, banyak pencari kerja dari luar daerah yang penasaran soal kultur kerja sekaligus standar gajinya. Menariknya lagi, UMP Aceh adalah salah satu yang paling tinggi di Pulau Sumatera!

Ekonomi Aceh banyak ditopang oleh sektor perdagangan, perkebunan (kopi, sawit), pertambangan, dan proyek infrastruktur pemerintah. Menariknya, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, mayoritas daerah memutuskan untuk mengikuti batas bawah UMP karena tidak memiliki dewan pengupahan sendiri. Biar kamu gampang membandingkannya, berikut adalah daftar lengkap UMK 23 kabupaten dan kota di Aceh pembaruan tahun 2026, diurutkan dari yang tertinggi.

Gaji UMR / UMK Nanggroe Aceh Darussalam 2026 (Urut dari Tertinggi)

Peringkat Kota / Kabupaten Besaran UMK 2026
1Kota Banda AcehRp 3.750.000
2Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh)Rp 3.700.000
3Kota LhokseumaweRp 3.650.000
4Kabupaten Aceh TamiangRp 3.620.000
5Kota SabangRp 3.580.000
6Kota LangsaRp 3.580.000
7Kota SubulussalamRp 3.580.000
8Kabupaten Aceh BesarRp 3.580.000
9Kabupaten PidieRp 3.580.000
10Kabupaten Pidie JayaRp 3.580.000
11Kabupaten BireuenRp 3.580.000
12Kabupaten Aceh UtaraRp 3.580.000
13Kabupaten Aceh TimurRp 3.580.000
14Kabupaten Aceh Tengah (Takengon)Rp 3.580.000
15Kabupaten Bener MeriahRp 3.580.000
16Kabupaten Aceh SelatanRp 3.580.000
17Kabupaten Aceh TenggaraRp 3.580.000
18Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)Rp 3.580.000
19Kabupaten Aceh JayaRp 3.580.000
20Kabupaten Nagan RayaRp 3.580.000
21Kabupaten Gayo LuesRp 3.580.000
22Kabupaten Aceh SingkilRp 3.580.000
23Kabupaten SimeulueRp 3.580.000

Kenapa Hanya Sedikit Daerah yang Punya UMK Sendiri?

Kalau kamu perhatikan tabel di atas, dari 23 daerah, hanya 4 wilayah teratas (Banda Aceh, Aceh Barat, Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang) yang nominalnya berbeda. Sisanya memiliki angka kembar di Rp 3.580.000. Ini penjelasannya:

  • Standar UMP Sudah Sangat Tinggi: Kebijakan Gubernur Aceh selama bertahun-tahun selalu menetapkan UMP dengan nominal yang cukup tinggi untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena batas bawah provinsinya saja sudah besar, banyak kabupaten merasa tidak perlu menaikkan angka lagi karena takut memberatkan pengusaha lokal (UMKM).
  • Kota Bisnis vs Daerah Agraris: Wilayah yang punya angka di atas UMP umumnya adalah pusat perputaran uang. Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan dan jasa, Aceh Barat (Meulaboh) dengan geliat tambang batu bara, Lhokseumawe dengan sisa kejayaan industri migas (Kawasan Ekonomi Khusus Arun), serta Aceh Tamiang yang berbatasan langsung dengan pabrik sawit di Sumatera Utara.

Pertanyaan Umum Gaji UMR / UMK Provinsi Aceh (FAQ)

1. Saya ditawari kerja di Takengon (Aceh Tengah), gajinya ngikut standar mana?
Karena Kabupaten Aceh Tengah (dan tetangganya Bener Meriah yang terkenal sebagai lumbung kopi Gayo) tidak memiliki ketetapan UMK sendiri, maka perusahaan di wilayah tersebut wajib membayar gaji pokok minimal sesuai dengan standar UMP Provinsi Aceh, yaitu Rp 3.580.000.

2. Kenapa Kota Sabang yang jadi pusat wisata UMK-nya ikut provinsi?
Meskipun Sabang (Pulau Weh) adalah destinasi wisata internasional dan kawasan pelabuhan bebas, skala industrinya mayoritas masih didominasi usaha pariwisata menengah ke bawah (homestay, restoran lokal, rental kendaraan). Oleh karena itu, dewan pengupahan menilai penerapan UMP sudah cukup mewakili Kebutuhan Hidup Layak (KHL) warganya tanpa mencekik pengusaha pariwisata lokal.

3. Apakah penerapan Syariat Islam di Aceh memengaruhi sistem penggajian?
Secara nominal standar UMK, sama sekali tidak ada perbedaan dengan provinsi lain karena tetap mengacu pada UU Ketenagakerjaan nasional. Hal yang berbeda biasanya hanya ada pada kultur kerja (seperti libur di hari meugang, atau kewajiban ibadah yang diatur dalam qanun perusahaan), namun itu tidak memotong hak gaji pokok minimum kamu.